Jakarta - Massa aksi dari Partai Buruh tetap teguh menyuarakan aksi perlawanan dengan turun ke jalan meski di tengah guyuran hujan.

Dalam aksinya kali ini, Partai Buruh membawa 3 isu tuntutan, yang disebutnya sebagai Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Pertama turunkan harga-harga bahan pokok, kedua cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan yang ketiga tegakkan Pemilu bersih.

Seperti yang kita tahu, perjuangan terkait Omnibus Law Cipta Kerja terus disuarakan oleh Partai Buruh. Bahkan, Partai Buruh menjadi satu-satunya Partai Politik yang konsisten untuk memperjuangkan pembatalan UU yang sarat akan kontroversial tersebut. 

"Terkait Omnibus Law Cipta Kerja, ini sudah memakan korban. Di mana Bekasi dan Karawang, selaku daerah industri, naik upahnya hanya 1,58%, padahal inflasi 2,8% tentu ini tidak masuk akal," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, pada Kamis (29/2/2024). 

"Tidak ada di dunia ini kenaikan upah di bawah inflasi. Sedangkan inflasi makanan yang terjadi itu bahkan tembus 20%," sambungnya. 

Terlebih, saat ini rakyat semakin dibuat menderita dengan kenaikan harga-harga bahan pokok yang ada.

Karenanya Partai Buruh meminta kepada pemerintah, agar segera mencabut aturan tersebut. Dengan mengabulkan gugatan Judicial Review (JR) uji materiil yang dilayangkan oleh Partai Buruh.

"Oleh karena itu cabut Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi Outsourcing saat ini begitu masif di segala sektor dan lini industri, tentunya dengan upah yang murah."

"Karena itu kami juga memberikan tenggat waktu kepada pemerintah dan juga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan bahwa gugatan JR uji materiil dari Partai Buruh dikabulkan. Setidak-tidaknya Klaster Ketenagakerjaan dihapus."

Terakhir, Said Iqbal juga menyinggung bagaimana perhelatan Pemilu yang saat ini dinilai begitu kotor dan penuh kecurangan. Beberapa faktor dan bukti pun dibeberkan langsung olehnya. 

"Kemudian, terkait Pemilu hari ini, khususnya di Pemilu Legislatif itu kotor dan menjijikkan sekali."

"Alasan pertama, keberadaan Sirekap dan Real Count KPU tidak sinkron. Bahkan temuan kami, suara dari Partai Buruh itu terus turun. Bagaimana mungkin suara dihitung terus turun? Kalau persentase masih masuk akal."

"Alasan kedua, mana C1 dan C hasil yang benar? Karena semua orang bisa menduplikasi dan memasukkan ke Sirekap sehingga hasilnya hancur, karena tidak adanya hologram. Sedangkan Pemilu sebelumnya itu ada."

"Apakah sudah disetting sedemikian rupa? Dan KPU harus bertanggung jawab." 

"Alasan ketiga, terkait hak angket menurut para pakar tidak akan mempengaruhi hasil Pemilu, dan saya setuju. Tapi yang lebih penting adalah kita tidak percaya kepada Bawaslu dan MK, karena di dalam hak angket ada hak rakyat untuk mendapatkan Pemilu bersih." 

Di mana menurut Said Iqbal, Pemilu kali ini bukan soal hasil terkait kalah ataupun menang. Melainkan bagaimana rakyat punya hak untuk mendapatkan pesta demokrasi yang jujur, bersih dan adil. 

"Ini bukan soal kalah-menang, bukan juga tentang Pemilu tidak bisa dibatalkan. Tapi ini terkait rasa keadilan, hak Pemilu bersih." 

"Bila sampai 10 Maret KPU dan KPUD tidak menjawab 3 hal di atas, antara tanggal 10-23 Maret, selama 3 hari berturut-turut, maka Partai Buruh dan organisasi di dalamnya akan mengepung dan menduduki Gedung KPU Pusat dan KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota. Karena kami ingin mendapatkan Pemilu bersih."