Repon partai Buruh Terhadap Anggaran 500 Trilyun Habis untuk Rapat

05/02/2023 13:39 WIB

post-img

Ketua Bidang Kebijakan Anggaran dan Pajak Executive Commite (Exco) Pusat Partai Buruh Iwan Kusmawan, merespon pernyataan dari salah satu Kementrian yang berada di Kabinet Pembangunan, mengenai anggaran penanganan Kemisikinan sejumlah 500 triliun yang habis sia-sia hanya untuk melakukan Rapat di Hotel dan studi banding.

Dalam Talk Show yang diselenggarakan oleh Partai Buruh, yang bertajuk “ 500 Triliyun habis buat rapat, Rakyat dapat apa ?” Iwan Kusmawan menyebutkan bahwa anggaran 500 T bukan lah nominal yang kecil.

“500 triliun itu bukanlah uang yang kecil, nominal segitu adalah nilai yang begitu fantastis, bukan hanya satu koper kalo kita ibaratkan koper, tapi berkoper-koper bisa saja satu kontainer,” ujar Iwan Kusmawan.

Iwan menilai, bahwa anggaran kemiskinan harus merata bukan hanya di satu lembaga seperti kementerian sosial, melainkan berbagai lembaga yang ada.  “Anggaran kemiskinan, bukan hanya di alokasikan kepada lembaga kementrian sosial, akan tetapi seluruh lembaga, seperti; lembaga pendidikan, lembaga desa, karena masih banyak masyarakat miskin yang harus disentuh oleh anggaran tersebut,” ucap Iwan dalam agenda diskusi yang di ikuti oleh tim media Partai Buruh.

“Belum lagi dana kemiskinan ini untuk desa tertinggal, untuk mengembangkan potensi masyarakat yang ada di desa agar tidak disebut desa tertinggal. Belum lagi yang di kota, karena masih banyak juga masyarakat miskin-nya,” lanjut Iwan.

Iwan menjelaskan, dalam rangka menyikapi 500 T anggaran kemiskinan yang habis untuk rapat dan perjalanan dinas melakukan studi banding, haruslah dilakukan investigasi, agar masyarakat mengatahui anggaran 500 T itu secara jelas.

“Oleh karena itu, harus dilakukan investigasi, harus di lakukan supervisi, dan semua masyarakat termasuk Partai Buruh harus terlibat dalam menelisik hal itu, agar melihat secara objektif anggaran itu kemana,” jelas Iwan.

Kemudian, Iwan menegaskan bahwa rapat yang dilakukan di hotel ber-bintang 4 atau 5 tidak melibatkan masyarakat sebagai peserta rapat.

“Tentu rapat-rapat itu tidak melibatkan masyarakat miskin, peserta rapat hanya melibatkan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasan, bukan orang-orang miskin yang diajak rapat di hotel untuk mendapatkan penjelasan terkait dana anggaran yang 500 T itu,” tegasnya.

Terakhir, Iwan mengatakan, Partai Buruh Jika berkuasa akan melakukan sinkronisasi data kemiskinan, serta melakukan distribusi anggaran yang merata