JAKARTA -  Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali memberikan lampu hijau kepada Perum Bulog untuk membuka keran Impor Beras. Setelah sebelumnya akhir tahun 2022 mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Sampai dengan Desember 2023 nanti Bapanas menugaskan secara keseluruhan impor beras akan ditargetkan sebesar 2 juta ton. Pada tahap pertama ini pemerintah bersiap memanen 500 ribu ton beras dari luar negeri di pelabuhan untuk memenuhi pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menanggapi hal tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyesalkan langkah pemerintah yang kembali melakukan impor beras. Keputusan impor merupakan buah dari buruknya pemerintah dalam menangani persoalan pangan, yang hampir tiap tahun selalu berulang, apalagi menjelang Pemilu.

“Impor pangan yang diputusakan Maret 2023 ini menyakiti petani, karena para petani di beberapa wilayah Indonesia masih memasuki panen raya padi. Meskipun ditujukan sebagai CBP dan untuk program bantuan sosial, namun pengumuman impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga gabah di tingkat petani”, ujar Iqbal.

Pemerintah semestinya belajar dari blunder Surat Edaran Bapanas lalu, yang langsung berimplikasi pada penuruanan harga gabah ditingkat petani. Pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dengan terus mengandalkan impor untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Karenanya secara prinsip pemerintah semakin jauh dari kedaulatan pangan.

Menurut Iqbal, Kedaulatan Pangan yang tercantum di dalam UU 18/2012 tentang Pangan telah mengatur keharusan untuk mengutamakan produksi pangan dalam negeri, dan menjadikan impor sebagai alternatif terakhir. Karena itu, Kedaulatan Pangan yang juga menjadi bagian utama dari 13 platform Partai Buruh seharusnya menjadi paradigma utama pembangunan pertanian di Indonesia. 

“Kemudahan impor pangan akhir-akhir ini menunjukkan pemerintah secara nyata sudah menerapkan Perppu Cipta Kerja yang baru disahkan DPR. Sebagaimana diketahui, Perppu Cipta Kerja merubah isi pasal UU Pangan, sehingga impor pangan bisa dilakukan kapan saja”, terangnya.

Senada dengan itu, Zubaidah Sekretaris Bidang Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan Exco Pusat Partai Buruh, menyebut impor beras tersebut merupakan akibat dari pemerintah yang lamban mengambil kebijakan perberasan. 

“Ini (impor beras) terjadi karena rentetan Bulog yang tidak menguasai CBP sejak lama, kemudian diperparah tahun lalu, dab berlanjut sampai tahun ini. Sehingga Bulog tidak bisa mengintervensi pasar. Oleh karena itu, sebelum memutuskan impor beras pemerintah harus terlebih dahulu mengembalikan Bulog sebagai lembaga penyangga pangan, bukan semacam BUMN seperti sekarang ini, yang bahkan menggunakan bunga komersil dalam menjalankan tugas negara”, jelas Zubaidah dari Sumatera Utara siang ini (28/03/2023). 

Partai Buruh berpandangan serapan gabah petani untuk CBP seharusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Kami melihat hal ini berkaitan dengan pemerintah yang lambat memperbarui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras ditingkat petani, sehingga serapan beras tidak sanggup memenuhi target. Padahal kalau dilakukan secara terukur dan disiapkan denagn rentang waktu yang cukup, petani akan mempertimbangkan untuk menjual gabahnya ke Bulog.

“Atas dasar itu Partai Buruh sampai saat ini tetap mengusulkan agar besaran HPP Gabah ditingkat petani paling rendah sebesar Rp5.600/Kg, mengingat biaya pokok produksi yang dikeluarkan petani mencapai Rp5.050/Kg”, tegas Petani Perempuan Serikat Petani Indonesia (SPI) ini.  

Partai Buruh juga menilai Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras yang baru diumumkan terlampau tinggi. Sehingga dijadikan peluang korporasi-korporasi pangan besar menjadi spekulan di negeri kita ini. Jadi hendaknya HET Beras diturunkan agar harga beras tidak terlampau mahal dan membebani kelas pekerja sebagai konsumen.