Jakarta, Partaiburuh.or.id - Ribuan massa yang tergabung dalam Partai Buruh, turun ke jalan pada Kamis (24/10/20204), dan berkumpul di sekitar Istana Negara, Jakarta. 

Sempat diguyur hujan dan mengawali aksi dengan longmarch mengitari kawasan tersebut, ribuan buruh membentangkan spanduk tuntutan, yakni 'Naikkan Upah Minimum Tahun 2025 Minimal 8-10% dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan Perlindungan Petani'

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam orasi politiknya menyampaikan, bahwa aksi yang dilakukan serentak dan bergelombang mulai dari tanggal 24-31 Oktober ke depan, adalah aksi awalan dan pemanasan. Sembari menegaskan dukungan yang telah diberikan oleh Partai Buruh, kepada Pemerintahan Prabowo. 

"Hari ini adalah aksi awalan untuk menyampaikan pandangan kita yang pertama, dalam pemerintahan yang baru, di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dan kita datang hari ini, untuk menegaskan dukungan tersebut, kepada pemerintah dengan 6 harapan yang pernah kita sampaikan," ujar Said Iqbal, dari atas mobil komando. 

Adapun 6 harapan yang dimaksud ialah 'Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Upah Layak, Pendidikan Gratis sampai Perguruan Tinggi, Hapus Outsourcing, Diangkatnya Guru Honorer jadi PNS, serta Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan'. 

Langkah untuk mengingatkan Prabowo dengan aksi-aksi yang dikoordinir oleh Partai Buruh, lanjut Said Iqbal, dinilai sebagai langkah penting, untuk mengawal arah dan kebijakan negara. 

"Dalam pidato kenegaraannya pada 20 Oktober lalu, dan pesan yang disampaikan dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Pekerja Partai Buruh, beliau mengatakan, bahwa yang tua harus membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin. Juga menegaskan bahwa negara tidak akan menggunakan ekonomi neo liberal dan menggunakan ekonomi Pancasila."

"Pidato-pidato itu adalah pidato resmi negara yang terekam dan didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh kabinet pemerintahan harus melaksanakan arahan tersebut."

Karenanya, jika Pemerintahan Prabowo tak mengindahkan suara dan tuntutan masyarakat, baik itu dari buruh, petani dan masyarakat kecil lainnya, maka dipastikan akan terjadi Mogok Nasional. Sebagai jawaban serius untuk tidak selalu mempermainkan hak-hak masyarakat kecil. 

"Prabowo sudah menegaskan bahwa dirinya anti neo liberal, kita tunggu bagaimana sikap dan tindakannya. Bila tidak didengar, kita akan siap melakukan Mogok Nasional, keluar pabrik dan dipimpin oleh pimpinan serikat buruh di tiap cabang daerah," pungkas Said Iqbal. 

Aksi serentak Partai Buruh ini tak hanya terjadi di Jakarta. Namun juga serentak dan bergelombang di 38 provinsi, 350 kabupaten/kota dan melibatkan lebih dari 100.000 buruh.