JAKARTA - Forum Pancoran Bersatu (FPB) menggelar kegiatan diskusi menyambut momentum Hari Perempuan Sedunia/International Women's Day (IWD). Tema yang diusung dalam diskusi  tersebut yaitu, “Peran Serta Perjuangan Perempuan untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. Acara ini sendiri digelar di Jalan Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, (05/03/23). 

Kegiatan diskusi dihadiri oleh enam narasumber, salah satunya Jumisih. Aktivis buruh  yang juga menjabat sebagai Deputi Perempuan Executtive Comitte (Exco) Pusat Partai Buruh, menyampaikan beberpa pandangannya.

Dalam diskusi, Jumisih atau yang kerap disapa Mbak Jum menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Cipta Kerja. Menurutnya, Perppu akan berdampak buruk pada posisi buruh perempuan, karena mengedepankan informalisasi. 

“Perppu Cipta Kerja yang hanya mengganti baju dari Undang-Undang Cipta Kerja merupakan instrumen hukum yang memperburuk situasi perempuan. Banyak problemnya, mulai dari pemangkasan hak cuti haid, cuti hamil dan hak-hak lainnya”, ujar Jumisih. 

Jumisih kemudian menjelaskan peran dan perjuangan perempuan di gelangang kontestasi politik. Dalam pandangannya, keterlibatan perempuan cukup minim dalam memutuskan kebijakan. Hal itu juga menyebabkan sedikitnya produk kebijakan yang berpihak kepada posisi perempuan di tengah kebudayaan patriarki yang masih mendominasi.

“Karena minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, maka perempuan harus berpolitik. Harus juga meningkatkan kepercayaan diri untuk menuntut hak-hak perempuan”, pungkas Jumisih.

Jumisih juga membeberkan, partai yang dia tempati sekarang, Partai Buruh, membuka pendaftaran secara luas kepada perempuan guna mencalegkan diri. Pencalegan ini dimaksud untuk bertarung melawan kebijakan yang tidak pro terhadap perempuan. Selain itu, lewat pencalegan peluang mempengaruhi ruang parlemen demi merumuskan kebijakan yang lebih peka gender akan terbuka.

“Partai Buruh membuka luas kepada siapapun perempuan untuk mencalonkan diri. Duduk di badan legislatif agar kebijakan yang lahir bukan dari tangan oligarki tapi tangan perempuan yang berpihak kepada rakyat secara umum, dan perempuan secara khusus”, terang ibu satu anak ini.

Seperti diketahui, kuota keterwakilan perempuan di parlemen dipatok minimal 30%. Menurut Jumisih pada Pemilu 2019, jumlah perempuan di parleman baru 20%. Target minimal keterwakilan perempuan belum bisa digapai. Kedepan, Partai Buruh akan senantiasa berjuang meningkatkan kuota perempuan di parlemen demi menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan sosial.