Presiden Partai Buruh Said Iqbal, optimis, bahwasanya partai yang dinakhodainya akan berhasil masuk ke parlemen. Hal ini didukung oleh lima provinsi besar basis buruh, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Banten dengan jumlah 10 juta anggota. 

Dengan menargetkan perolehan suara nasional berkisar 6-7 juta suara, serta empat persen parliamentary threshold, maka diyakini kerja-kerja perjuangan buruh akan lebih mudah. Termasuk untuk mencabut beberapa aturan yang merugikan bagi masyarakat luas. 

"Begitu kita masuk parlemen, hal yang pertama akan kita lakukan adalah cabut Omnibus Law, outsourcing, upah murah, dan UU lain yang merugikan," ujar Said Iqbal di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (06/02/23). 

Said Iqbal juga menyoroti, beberapa aturan dan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah sudah amat jauh berseberangan. Seperti bagaimana Perumnas, sebuah Perum dari BUMN, yang lebih memilih untuk membangun apartemen, yang hanya bisa dicicipi oleh orang-orang kaya. 

"Kita akan kembalikan fungsi Perumnas ke fungsi awalnya, membangun rumah untuk yang membutuhkan, bukan buat orang kaya. Kita akan buat setengah harga, DP 0%, karena buruh punya kuasa," terang Said Iqbal. 

Sebagai penegas, Partai Buruh sendiri memiliki 13 platform perjuangan, yang akan dipedomani sebagai bentuk pengejewantahannya. Di mana satu di antaranya ialah Jaminan Sosial. 

Dan dalam Jaminan Sosial tersebut, memiliki 10 bentuk turunan jaminan. Mulai dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Dana Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Dana Pengangguran, Jaminan Pendidikan, Jaminan Perumahan, Jaminan Air Bersih dan Jaminan Makanan. 

"Yang miskin kita kasih makan. Kita pastikan partai akan memberikan Jaminan Makanan," ujar Said Iqbal. 

Langkah itu, lanjut Said Iqbal, diambil sebagai bentuk kerja nyata dari Partai Buruh. Yang akan terus melayani masyarakat, dengan memberikan jaminan, pelayanan serta perlindungan. 

"Kita akan kembalikan uang-uang rakyat ke dalam bentuk pelayanan terhadap rakyat. Kita akan buat jaminan sosial," tutup Said Iqbal.