Panen tiba petani seyogyanya bahagia. Namun pada masa panen raya padi di kuartal awal tahun 2023 ini, kegembiraan petani tidak terlalu kental terasa. 

Paling tidak terdapat dua alasan yang melatari hal itu: harga gabah yang ditetapkan pemerintah belum sesuai usulan petani; dan impor beras 2 juta ton yang akan dilangsungkan sepanjang tahun 2023.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 6 Tahun 2023 telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah & Beras.

Beleid tersebut memuat HPP Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani hanya dihargai Rp. 5.000 per kg. Artinya kenaikan harga gabah dari tahun 2020 berdasarkan Permendag 24/2020 ke 2023 ini cuma Rp. 800 per kg, atau sekitar 19 persen.

Angka ini masih lebih rendah dari biaya produksi petani sebesar Rp. 5.050 per kg, dan jauh dari harga gabah yang diusulkan Partai Buruh sebesar Rp. 5.600 per kg. Artinya pada posisi HPP GKP saat ini petani masih merugi.

Bersamaan dengan Peraturan HPP, Bapanas juga menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. Apabila dibandingkan HPP, kenaikan HET cenderung lebih signifikan.

HET Beras dihitung berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali. NTB, dan Sulawesi. Lalu Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan. Dan yang terakhir Zona 3 meliputi Maluku dan Papua.

Besaran HET Beras Medium di Zona 1 yakni Rp 10.900/kg, Zona 2 Rp 11.500/kg, dan Zona 3 Rp 11.800/kg. Kemudian untuk HET Beras Premium di Zona 1 yaitu Rp 13.900/kg, di Zona 2 Rp 14.400/kg, dan di Zona 3 Rp 14.800/kg.

Kenaikan harga Beras Medium paling rendah Rp. 1.450 per kg. Lalu harga Beras Premium tercatat naik sedikitnya sebesar Rp. 1.100 per kg. Kelas pekerja sebagai konsumen beras terbebani atas kebijakan ini.

Situasi semakin berat dialami petani padi tatkala tersiar kabar bahwa Bapanas telah memerintahkan kepada Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton dalam waktu dekat, dan sampai akhir tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2 juta ton.

Impor beras tidak tepat dilakukan ditengah panen raya yang masih berlangsung. Apalagi impor beras yang sempat terjadi akhir tahun 2022 lalu terbukti tidak berdampak terhadap penurunan harga beras yang relatif masih tinggi. Keputusan impor beras justru langsung dirasakan petani dengan penurunan harga gabah di lapangan. 

Oleh karena itu, jangan sampai keuntungan secara dominan terkonsentrasi kepada 'pemain tengah' dan importir, sementara petani sebagai produsen rugi dan kelas pekerja lainnya sebagai konsumen beras tidak sanggup membeli.

Berdasarkan itu, Partai Buruh sebagai partai berlogokan padi menolak impor beras, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang HPP Gabah Petani menjadi Rp. 5.600 per kg. 

Partai Buruh sebagai partai kelas pekerja juga menuntut HET Beras diturunkan, agar beras terjangkau oleh konsumen yang sebagian besar kelas pekerja. Sehingga tercipta kondisi dimana petani tak boleh rugi, konsumen harus mampu membeli, dan pemain tengah perberasan memperoleh keuntungan yang wajar dan berimbang.