Jakarta, Partaiburuh.or.id - Ribuan massa aksi dari Partai Buruh, pada hari ini, Kamis (24/10/1024), turun ke jalan, dan berkumpul di sekitar Istana Negara, Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang pertama kalinya, sejak pemerintahan baru Prabowo Subianto resmi dilantik, pada 20 Oktober silam. 

Penyampaian tuntutan tersebut sekaligus menjadi pertanda dalam aksi serentak dan bergelombang yang diinisiasi oleh Partai Buruh, terhitung tanggal 24-31 Oktober mendatang. Dengan membawa 2 tuntutan utama, yakni 'Naikkan Upah Minimum Tahun 2025 Minimal 8-10% dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan Perlindungan Petani'. 

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz, memberikan apresiasi tinggi terhadap seluruh massa aksi yang datang, dan ikut menyuarakan aksi pada hari ini. Di mana mereka telah rela berpanas-panasan serta tak bergeming saat diguyur hujan sekalipun. 

"Hari ini kita telah menunjukkan komitmen, eksistensi dan jati diri kita. Menunjukkan siapa kita kepada pemerintahan baru, dengan harapan bahwa setiap pergantian kepemimpinan ada kebijakan yang berpihak kepada rakyatnya," ujar Bung Riden, dalam orasi politiknya, dari atas mobil komando. 

Harapan itu, lanjut Bung Riden, harus terus dikobarkan, di tengah terjadinya masa transisi pemerintahan. Tentunya dengan 6 harapan dari Partai Buruh yang telah dititipkan, yakni 'Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Upah Layak, Pendidikan Gratis sampai Perguruan Tinggi, Hapus Outsourcing, Diangkatnya Guru Honorer jadi PNS, serta Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan'. 

"Saat ada masa transisi pemerintahan, maka akan muncul harapan baru bagi kita. Dan mari kita ingatkan, dan kita maksimalkan perjuangan, untuk mewujudkan apa yang sudah kita cita-citakan bersama," tegas Bung Riden. 

Di tengah tekanan kebijakan yang sewenang-wenang, turun ke jalan tentu menjadi sebuah langkah konkrit untuk memperjuangkan kepentingan serta hak-hak Klas Pekerja. Dan Mogok Nasional dianggap menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan tuntutan yang dilayangkan oleh para buruh, petani dan masyarakat kecil lainnya.

"Saya mengajak, meminta dengan cara dan kesepakatan kita untuk berjuang dan mengawal bersama. Bahwa dengan pemerintahan baru, mudah-mudahan keberpihakan ada untuk kita," tambah Bung Riden. 

Mogok Nasional sendiri akan dilakukan dengan cara stop produksi dengan melibatkan 5 juta buruh, yang direncanakan akan dilakukan pada 11-12 November 2024. Di 38 provinsi, lebih dari 350 kabupaten/kota, dan meliputi 15.000 perusahaan di seluruh Indonesia.

"Sikap kita adalah ketika pemerintah tidak mendengar dan memperhatikan suara dan tuntutan kita, maka kita lakukan apa yang telah kita sepakati bersama," pungkas Bung Riden.