Di masa kini, dengan berbagai kemajuan teknologi dibidang otomotif dan banyaknya penggunaan transportasi pribadi yang meliputi motor dan mobil pribadi menjadi salah satu aktor penyebab kemacetan. Tetapi, transportasi publik atau sering kita sebut transportasi umum juga masih menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menjalankan berbagai aktivitas terutama pekerja karena masih banyaknya perusahaan yang belum menyediakan transportasi jemputan untuk pekerja. Banyak juga pekerja yang menggunakan transportasi pribadi untuk berangkat dan pulang kerja dengan berbagai resiko didalam perjalanan.

Transportasi umum dengan segala kekurangannya menjadi pilihan para pekerja selain karena tidak ada fasilitas transportasi jemputan dari perusahaan juga karena para pekerja menilai dengan menggunakan motor pribadi lebih beresiko kecelakaan lalu lintas diperjalanan daripada menggunakan trasnportasi umum seperti yang diutarakan oleh Yessy nurjayanti, salah satu pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung.

Yessy mengutarakan bahwasanya jarak dari rumah ke tempat bekerja di KBN Cakung sekitar 20 Kilometer. Dengan menggunakan transportasi pribadi, yessy mengungkapkan sering terjebak macet dan harus memacu kendaraan lebih cepat karena banyaknya truck-truck besar yang ada dijalan. Maka dari itu, yessy lebih memilih menggunakan transportasi publik karena menurut Yessy transportasi publik lebih aman dan nyaman dibanding menggunakan transportasi pribadi walaupun menggunakan transportasi publik juga memiliki berbagai kekurangan antara lain harus bangun lebih pagi agar tidak tertinggal angkutan umum, berdesak-desakan dan harus merogoh kocek lebih dalam, sekitar Rp.20.000 dalam setiap harinya hanya untuk naik angkutan publik (berangkat dan pulang kerja) dan menurutnya tidak ada opsi lain selain menggunakan transportasi publik seandainya ada hanya ojek online dan menurutnya menggunakan ojek online lebih mahal dibandingkan dengan transportasi publik . Yessy juga memberikan sedikit pengalaman yang tidak mengenakan saat menggunakan transportasi publik. saat terjebak macet, yang seharusnya Yessy pulang ke rumah pukul 17.00 akibat dari kemacetan tersebut Yessy tiba dirumah pukul 20.00 dan juga perusahaan hanya memberikan tunjangan transportasi berupa uang sebesar Rp.8.000 saja.

Untuk membongkar apa yang sebenarnya menjadi problematika transportasi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Buruh Marlan Lase mengungkapkan masalah transportasi ini sebenarnya bukan hanya di Jabodetabek saja melainkan hampir diseluruh daerah, terutama dikota-kota industri karena minimnya ketersediaan transportasi publik dan transportasi publik yang kurang memadai. Di Jakarta masih ada beberapa fasilitas transportasi publik berupa Busway, JakLingko, MRT, LRT dan sebagainya. akan tetapi di beberapa daerah masih ada yang belum mempunyai transportasi publik untuk masyarakat.

Pernyataan diatas mencerminkan bahwa pekerja dihadapkan di posisi yang sulit dalam memilih transportasi apa yang akan mereka gunakan karena menggunakan transportasi publik dan pribadi memiliki berbagai kekurangan. Akan tetapi, lagi-lagi para pekerja lah yang harus berkorban dengan menyisihkan upah yang diterima setiap bulan yang jumlahnya tidak sedikit hanya untuk sekedar berangkat dan pulang bekerja menggunakan transportasi publik yang memiliki berbagai kekurangan. Seharusnya para pemilik perusahaan ini menyediakan transportasi jemputan untuk para pekerja yang sudah memberikan tenaga mereka untuk bekerja dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit untuk para pemilik perusahaan dan adanya proses “Jawanisasi” yang dilakukan Orde Baru dalam hal ini mengakibatkan tidak meratanya pembangunan karena hanya jawa sebagai sentralnya. bukan hanya fasilitas saja, Akan tetapi banyak akibat dari proses “Jawanisasi” ini terhadap seluruh aspek di Indonesia.

Pengurus Serikat Buruh/Pekerja yang berada didalam perusahaan juga harus aktif mendorong perusahaan agar memberikan transportasi jemputan untuk pekerja jikalau perusahaan tidak bisa menyediakan transportasi jemputan untuk pekerja setidaknya perusahaan memberikan tunjangan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan riil transportasi untuk para pekerja. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam membangun fasilitas transportasi publik yang memadai dan merata di beberapa daerah yang belum mempunyai fasilitas transportasi publik dan menjamin tarif transportasi publik yang murah agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya peningkatan fasilitas transportasi publik yang memadai, merata dan murah mungkin bisa jadi pemecah masalah kemacetan yang selama ini menghantui kota besar dan daerah industri di Indonesia yang disebabkan penggunaan motor pribadi yang berlebihan.