Riuh helatan Piala Dunia U-20 membawa publik kembali kepada perdebatan klasik: relasi sepak bola dan politik. Tema ini mencuat seiring arus deras penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Sebagian orang, -termaksud saya-, mustahil bersikap lain kecuali menolak delegasi negara zionis itu. Sebagian menyatakan, 'sepak bola terpisah dengan politik'. 

Pernyataan 'sepak bola terpisah dari politik' mungkin terdengar merdu, tapi a historis dan menipu.  Pernyataan itu tidak disokong kompetensi dalam melihat sepak bola sebagai produk sosial, oleh karenanya politik tak terpisah darinya. Pesepakbola legendaris Uruguay Luis Suarez bilang, "Di Amerika Latin batas antara politik dan sepak bola begitu samar".  Penyerang haus gol ini bahkan memahami realitas lebih baik dari sekelompok pengamat sepak bola tanah air.

Ketika dahulu kala PSSI didirikan oleh Soeratin, beliau sendiri menyatakan, "Jika kita bisa mengalahkan Belanda di lapangan sepak bola, kita juga akan bisa mengalahkan Belanda di lapangan politik".  Itu pernyataan yang sepenuhnya politis. Bagi Soeratin, sepak bola di tempatkan tidak hanya sebagai permainan belaka, tetapi di dalam tubuhnya mengandung misi besar: kemerdekaan sebuah bangsa.

Sejarah pun tak jemu-jemu menuturkan bagaimana sepak bola tak pernah kedap dari politik. Seusai kudeta Pinochet terhadap Allende, Stadion Nasional Chile segera dijadikan kamp tawanan politik. Di sana seluruh musuh-musuh rezim baru ditahan, disiksa, dan sebagian dipaksa menjemput ajal. Ribuan jumlahnya, mereka yang dihabisi kemanusiaannya. 

Pada 21 November 1973, dua bulan pasca kudeta, Stadion Nasional harus dikembalikan ke fungsi normal. Menggelar pertandingan sepakbola. Chile mesti menjamu Uni Sovyet di  babak kualifikasi Piala Dunia. Uni Sovyet melayangkan keberatan. Mereka enggan bertanding di lokasi yang mereka gambarkan sebagai 'lapangan yang berlumuran darah patriot Chile.'

FIFA menanggapi keberatan itu. Mereka mengirim delegasi untuk menyelidiki langsung keadaan Stadion Nasional. Itu akan menjadi salah satu penyelidikan paling memalukan dalam sejarah sepak bola. Delegasi FIFA menyebut keadaan baik-baik saja. Tak ada yang negatif dari venue pertandingan. FIFA jelas berbohong besar. 

Pada tahun 2010 , 'Museo de la Memoria y los Derechos Humanos' didirikan di Santiago Chile. Dalam bahasa Indonesia ia berarti 'Museum Ingatan dan Hak Asasi Manusia'. Dalam museum itu tergambar dengan gamblang, Stadion Nasional merupakan salah satu situs kekejaman paling utama dari rejim Pinochet. FIFA jelas berpolitik. Orang buta pun akan melihatnya. Kepada siapa mereka memihak, kepada pihak yang membanjiri Chile dengan darah waktu itu.

Enam tahun silam, sekelompok fans klub Skotlandia, Celtic, mengibarkan bendera Palestina di tribun penonton. Saat itu klub dukungan mereka sedang menjamu duta Israel, Hapoel Be'er Sheva. UEFA seketika murka. Celtic dihukum. Mantra 'sepak bola dipisah dari politik' dilafalkan kembali dengan tegas, seolah akan dijalankan dengan konsisten dan bertanggungjawab. Tetapi tak perlu waktu lama untuk menyaksikan kemunafikan. 

Saat Russia menyerang Ukraina, seluruh stadion Eropa lekas-lekas menjadi panggung propaganda politik. Mereka menggelar pesan politik anti Russia di setiap pertandingan liga yang akan digelar. Semua yang berbau Russia dihajar. Tanpa kecuali sepakbola. Taipan Roman Abramovic diusir dari kepemilikannya di Chelsea. 

Seluruh klub Russia dilarang tampil di Eropa. Tak sampai di situ, UEFA mengajukan tuntutan agar Russia didiskualifikasi dari penyisihan Piala Dunia. Dan FIFA dengan senang hati melayaninya. Sekali lagi, FIFA berpolitik. Slogan 'sepak bola terpisah dari politik' sontak raib, entah kemana. Mungkin slogan itu disembunyikan di kantong celana petinggi NATO dan Uni Eropa.

Polemik Piala Dunia U-20 dengan Isarel sebagai faktor determinannya, pada akhirnya membawa pemain sepak bola angkat bicara. Penyerang tim nasional Indonesia U-20, Hokky Caraka bersuara terkait nasib Piala Dunia U-20. Ia meluapkan kekecewaannya di media sosial.

Katanya, "...kalian semua merusak mimpi-mimpi anak-anak bangsa." Saya bisa memahami kekecewaan ini. Kemarahan yang bisa dimengerti. Tetapi benarkah sepak bola mesti menjadi segala-galanya dalam segala kondisi di belakangnya? Saya kira saya perlu bertukar pendapat dengan Saudara saya tercinta, Hokky Caraka.

Alkisah, Piala Dunia 1978 di gelar di Argentina. Kala itu Argentina dikuasai junta militer yang bengis. Ribuan orang diculik dan dibunuh dalam apa yang dinamakan 'Perang Kotor'. Rejim hendak menjadikan Piala Dunia sebagai detergen untuk mencuci tangan mereka yang berlumuran darah. Mereka pun sukses. Argentina bukan saja lancar menjadi tuan rumah, pun meraup trofi juara dunia kali pertama.

Tetapi tak semuanya tentang memainkan Si Kulit Bundar dan angkat Piala. Puluhan tahun kemudian, Oscar Ortiz, anggota dari juara Piala Dunia 1978, menyatakan: "Saya akan menukar gelar yang kami menangkan untuk menghentikan apa yang terjadi selama kediktatoran militer." Ini adalah sentimen yang dimiliki oleh banyak orang di skuat Argentina. 

Trofi Piala Dunia 1978 selalu dipandang ambivalen karena berlumuran darah. Alumnus juara Piala Dunia 1978 tak mau menjadi egois, berjaya dengan menutup mata terhadap realitas yang lebih besar daripada sepak bola. Mereka tak hendak bilang, 'kami cuma ingin main sepak bola, soal yang lain bukan urusan kami!'

Mereka peduli. Tak mau tutup mata dan hati. Selain pesepakbola, yang paling utama (pada hakekatnya) mereka adalah manusia. Ketika kemanusiaan diinjak, mereka bahkan sudi menukar gelar paling prestisius di ajang sepak bola, demi nilai-nilai yang lebih mendasar. Kisah seperti ini juga terjadi di lain tempat. 

Di penghujung dekade 1950-an, Mustapha Zitouni tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub paling mengkilap Eropa, Real Madird. Sementara Rachid Mekhloufi, playmaker top di liga Prancis pada waktu itu, tengah berada di puncak karir. Tetapi keduanya, bersama tujuh pesepakbola Aljazair lain, memutuskan meninggalkan gemerlap sepak bola Prancis. Demi hal yang lebih besar, perjuangan kemerdekaan Aljazair. Menjadikan sepak bola sebagai piranti politik membebaskan bangsa dari penjajahan.

Yang gemar membaca tahu, penghujung tahun lalu serdadu Israel membunuh pesepakbola Palestina. Ahmad Daraghmah, masih 23 tahun, dia ditembak mati di Tepi Barat. Selain dirinya, 5 pesepakbola Palestina juga mengalami nasib identik. Tewas dididik peluru tentara penjajah. Salah seorangnya, Muhammad Ali Ahmad Ghnaim. Usianya masih 19 tahun, mungkin sepantaran Hokky Caraka. Sesama pemuda dengan mimpi serupa tentang sepak bola.

Kita tak bisa membiarkan delegasi negara penjajah dan pembunuh  bermain sepak bola secara normal, seolah mereka bukan dikirim dari entitas kekuasaan yang kejam. Kita tidak bisa menerima Israel. Pada akhirnya, hidup tidak sekedar tentang sebelas lawan sebelas, kegembiraan dan kalungan medali. Hidup juga tentang melawan penindasan, pun penjajahan. Tak ada sepak bola yang melampaui kemanusiaan dan solidaritas kemerdekaan!

(Adityo Fajar DH - Kepala Bidang Ideologi & Kaderisasi Partai Buruh)