Secara sederhana, konsep Negara Kesejahteraan yang diperjuangkan Partai Buruh di Indonesia, mengacu pada pemerintah yang menyediakan layanan dan dukungan sosial kepada warganya. Negara Kesejahteraan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan, kepada warga yang mungkin tidak memiliki sarana dan akses terhadap layanan ini. 

Konsep Negara Kesejahteraan menjadi lebih relevan daripada sebelumnya, terutama di daerah perkotaan di mana kemiskinan merajalela. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana Negara Kesejahteraan dapat menjadi solusi bagi masyarakat miskin di perkotaan. Bagaimana itu menjadi mungkin.

Kemiskinan di perkotaan merupakan masalah yang signifikan di banyak kota di seluruh dunia. Kemiskinan ini ditandai dengan kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar. Seperti, makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Kemiskinan sering kali disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan dan kesempatan kerja, yang dapat membantu seseorang keluar dari lingkaran kemiskinan. 

Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan di perkotaan merupakan bagian dari komunitas yang terpinggirkan, seperti kelompok agama pinggiran, kalangan kelas pekerja, atau kelompok gaya hidup minoritas. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di perkotaan adalah akses terhadap layanan kesehatan. 

Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu membayar layanan kesehatan, dan mereka mungkin tidak memiliki asuransi untuk menutupi biaya perawatan medis. Hal ini dapat menyebabkan penyakit yang tidak terobati dan kematian yang seharusnya dapat dicegah. Negara Kesejahteraan dapat menyediakan akses ke layanan kesehatan untuk semua orang, terlepas dari situasi keuangan mereka. 

Semua itu dapat dicapai dengan menerapkan cakupan layanan kesehatan universal, yang menyediakan layanan kesehatan gratis atau berbiaya rendah bagi semua warga negara. Hanya dengan akses kesehatan bagi seluruh warga, problem kesehatan publik, lambat laun dapat diatasi.

Pendidikan adalah faktor penting lainnya dalam memutus siklus kemiskinan. Namun, banyak orang yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu bersekolah atau mungkin tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Negara Kesejahteraan dapat menyediakan pendidikan gratis atau berbiaya rendah untuk semua warga negara, terlepas dari situasi keuangan mereka. 

Lagi-lagu, hal ini dapat membantu orang-orang yang hidup dalam kemiskinan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Pengetahuan dan keterampilan itu dapat digubakan untuk meraih pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Itu merupakan langkah fundamental guna memperbaiki situasi ekonomi mereka.

Perumahan juga merupakan tantangan yang signifikan bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan di daerah perkotaan. Banyak orang tidak mampu membeli rumah. Sebuah hunian yang aman dan stabil. Ketidakmampuan memperoleh rumah dapat menyebabkan membesarnya populasi tunawisma atau kehidupan dalam kondisi yang tidak aman. 

Negara Kesejahteraan dapat menyediakan pilihan perumahan yang terjangkau bagi mereka yang membutuhkan. Akan selalu ada pilihan yang menyertainya, seperti perumahan umum atau subsidi rumah untuk keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini dapat membantu memastikan  setiap orang memiliki akses ke tempat tinggal yang aman dan stabil. Sekalilagi, terlepas dari situasi keuangan mereka.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh Negara Kesejahteraan untuk membantu masyarakat miskin perkotaan adalah dengan menyediakan jaminan lapangan kerja. Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan karena negara yang ada tidak memberikan solusi pekerjaan bagi warganya. Negara Kesejahteraan dapat menyediakan lapangan kerja melalui penciptaaan pekerjaan-pekerjaan di berbagai sektor industri yang dikelola  negara. Ia bisa meliputi  manufaktur, jasa, dan juga pertanian. 

Contoh lain dari program jaminan pekerjaan adalah menyediakan pekerjaan yang didanai oleh pemerintah pusat. Lapangan kerja bagi siapa saja yang menginginkannya, dengan upah minimum dan tunjangan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kerja bagi semua orang, terutama mereka yang saat ini menganggur atau setengah menganggur.

Selain kebutuhan dasar ini, Negara Kesejahteraan juga dapat memberikan dukungan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Ia dapat mencakup layanan kesehatan mental, penitipan anak, dan dukungan untuk manula dan penyandang disabilitas. Layanan-layanan ini membantu meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih layak.

Terlepas dari manfaat Negara Kesejahteraan, ada juga kekhawatiran tentang biaya dan potensi konsekuensi negatifnya. Para pengkritik berpendapat bahwa menyediakan layanan gratis atau berbiaya rendah untuk semua warga negara dapat menyebabkan pajak yang lebih tinggi dan disinsentif untuk bekerja. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa program-program kesejahteraan dapat memberikan dampak ekonomi yang positif, seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas.

Untuk memastikan keberhasilan negara kesejahteraan, sangat penting untuk memiliki sistem yang dirancang dengan baik dan efisien. Hal itu mencakup partisipasi demokratis sebagai komponen penting dalam desain Negara Kesejahteraan. Ketika warga negara secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan lebih mungkin memiliki rasa  kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Ia juga akan menelurkan hasil sosial yang lebih baik, termasuk Negara Kesejahteraan yang lebih efektif.

Salah satu cara utama agar partisipasi demokratis dapat meningkatkan kualiyas Negara Kesejahteraan adalah dengan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Ketika warga negara dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan wawasan dan umpan balik yang berharga. Warga bisa menyodorkan tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. 

Proses tersebut dapat membantu para pembuat kebijakan dan administrator untuk merancang dan mengimplementasikan program-program yang lebih efektif.  Selain itu, partisipasi demokratis dapat membantu memastikan sumber daya Negara Kesejahteraan dialokasikan secara adil dan merata. Bila warga negara dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, mereka dapat membantu memprioritaskan alokasi sumber daya untuk program dan layanan yang paling penting bagi mereka. Sumber daya dialokasikan dengan cara yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat secara keseluruhan.

Akhirnya, partisipasi demokratis dapat membantu mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam Negara Kesejahteraan. Ketika warga negara secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih dan lembaga pemerintah atas tindakan mereka. Semakin rutin dan masif itu dilakukan, ia dapat membantu mengurangi korupsi dan bentuk penyelewengan lainnya.

Oleh karena itu, partisipasi demokratis sangat penting bagi keberhasilan sistem Negara Kesejahteraan. Dengan melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, para pembuat kebijakan dan administrator dapat memastikan adanya kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di aspek lain, sumber daya busa dialokasikan secara adil dan merata, serta adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaanya.

Kesimpulannya, Negara Kesejahteraan dapat menjadi solusi bagi masyarakat miskin perkotaan. Menjawab akses kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja. Alih-alih melihat kemiskinan di kalangan masyarakat perkotaan sebagai takdir, Negara Kesejahteraan memungkinkan kita melihat bahwa kemiskinan bagi siapapun adalah kondisi yang dapat diubah.

Ditulis oleh:
Muhammad Ridha
Staf Khusus Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh/
Bacaleg DPR RI DKI II ( Jak Sel, Jak Pus dan Luar Negri )