Jakarta - Pemerintah terus bersikeras untuk bisa melegalkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui Sidang Paripurna DPR RI. Oleh sebab itu, Partai Buruh juga tak tinggal diam untuk bisa memberikan perlawanan agar pengesahan tersebut dibatalkan. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz, menegaskan, bahwa Partai Buruh bersama serikat dan organisasi buruh lainnya akan terus melakukan perlawanan. Bahkan tak segan untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai jawaban kebuntuan. 

"Kalau DPR memaksa mengesahkan Perppu, maka May Day 2023 kita pastikan pabrik akan kita kosongkan," cetus Riden di Depan Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (13/03/23). 

Riden mengakui, bahwa opsi tersebut akan dilakukan apabila pemerintah bersikeras untuk tetap mengesahkan Perppu No. 2 tahun 2022 tersebut.

Bersama petinggi serikat dan organisasi buruh lainnya, Riden telah siap menunggu instruksi, kapan harus menghentikan mesin produksi, serta kapan harus mengosongkan pabrik, kantor, pelabuhan, bandara dan tempat-tempat industri lainnya. 

"Kita sudah siap dan para pimpinan sudah siap untuk melakukan Aksi Mogok Nasional. Tunggu instruksi dan kita akan tumpah ruah bersama ke jalan."

"Sampaikan kepada seluruh anggota Partai Buruh dan teman-teman buruh. Kita tidak mau selalu dipinggirkan dan kita sudah terlalu lama dimarginalkan."

Diketahui, aksi Partai Buruh kali ini dilakukan dalam upaya menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja yang rencananya akan dilakukan lewat Sidang Paripurna DPR RI. 

Selain itu, Partai Buruh juga membawa 3 isu tuntutan lainnya, yakni Sahkan RUU PPRT, Tolak RUU Kesehatan dan Audit Forensik Penerimaan Pajak. 

Riden mengakui, bahwa akan banyak resiko yang harus diemban apabila Aksi Mogok Nasional tersebut benar-benar dilakukan. Namun Riden juga menegaskan, langkah itu dilakukan sebagai jawaban apabila pemerintah masih belum mau mendengar apa yang menjadi tuntutan rakyatnya. 

"Kami para pimpinan siap bertanggung jawab dan ambil resiko. Karena kita tidak punya jalan lain."

"Pulang dari sini kita konsolidasi dan sampaikan hasil terkait aksi hari ini. Kita tidak boleh tinggal diam terhadap kesewenang-wenangan anggota dewan."